Tuliskan kekurangan dan kelebihan di era perkembangan ekonomi digital

oleh : Dr. Nairobi, S.E., M.Si. (Dekan FEB Unila), Arif Darmawan, S.E., MA (Akademisi FEB Unila)

Di era tahun 1980-an, ketika internet pertama kali ditemukan dan jaringan nirkabel hanya memiliki kecepatan akses yang sangat terbatas (1G setara dengan 2.4 kb/second). Namun, hanya dalam beberapa dekade berikutnya, perubahan signifikan terjadi dimana saat ini, kita bisa menikmati kecepatan 5G yang setara dengan 1 gb/s. Perubahan signifikan ini memberikan dampak besar terhadap pola masyarakat yang semakin tanggap terhadap teknologi dan memanfaatkan akses jaringan nirkabel untuk melakukan berbagai aktivitas terutama di bidang ekonomi. Selain itu, menjamurnya start-up dan platform digital semakin menguatkan proses transformasi ke arah ekonomi digital. Transformasi digital ini akan berpengaruh terhadap inovasi, akselerasi, efisiensi dan produktivitas masyarakat yang semakin beragam.

Big Data sebagai Aset Baru

Transformasi ekonomi dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital merupakan kebijakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia,  melalui penerapan Revolusi industri 4.0, pengembangan sektor keuangan melalui teknologi finansial (Fintech) dan memperluas perdagangan berbasis digital (e-coomerce). Di sisi lain untuk meningkatkan efesiansi dalam transaksi keuangan masyarakat didorong untuk menggunakan transaksi e-money agar terjadi sistem transaksi pembayaran tanpa uang kertas atau cashless payment.

Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan gerakan Making Indonesia 4.0. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas layanan. Pemanfaatan ekonomi digital ini memiliki potensi yang besar dikarenakan potensi Indonesia baik secara modal manusia dan infrastruktur yang mendukung perluasan akses ekonomi digital secara inklusif.

Dalam perkembangan ekonomi digital semua  aktivifitas dan transaksi yang menggunakan berbagai platform internet akan tercatat dan terkoleksi sebagai himpunan data dalam jumlah yang sangat besar rumit dan tak berstruktur (big data). Big data merupakan aset baru yang harus dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai dasar merencanakan pengembangan inovasi produk dan inovasi distribusi serta kebijakan pemerintah di masa depan. Penguasaan big data dan kemampuan menganalisa big data haruslah dianggap sebagai sebuah aset yang menjadi modal untuk mengefisienkan proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Kemampuan memiliki dan memanfaatkan big data menjadi prioritas di era digitalisasi.

Program Smart Village Provinsi Lampung

Daerah pun tidak mau kalah dalam mengadopsi berbagai macam bentuk transformasi teknologi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerahnya. Berbagai macam terobosan, mulai dari pelayanan satu pintu, akses keterbukaan data melalui laman daring hingga kemudahan pelayanan masyarakat berbasis digital. Sejalan dengan transformasi tersebut, daerah membangun banyak infrastruktur pendukung guna meluaskan jaringan hingga pelosok-plosok pedesaan,  agar masyarakat dapat menikmati teknologi yang modern.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menggiatkan peningkatan transformasi digital melalui program “Smart Village” yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Lampung Berjaya. Program ini merupakan sebuah terobosan baru dalam era keterbukaan data yang dapat diakses publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dengan hadirnya program “Smart Village”, Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan produktifitas usaha-usaha kreatif di pedesaan, meningkatkan nilai tambah, membuka jaringan pemasaran global bagi UMKM serta bagi Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan instan yang optimal bagi warga berbasiskan pelayanan digital. Selain itu Pemerintah dapat memilih alternatif kebijakan terbaik yang didasari analisa big data (evidence-based policy) yang terintegrasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini menjadi salah satu contoh bagaimana transformasi teknologi dapat menjangkau ranah kebijakan publik dan turut mengikutsertakan masyarakat sebagai pihak yang secara aktif dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Program Cashless Society

Inovasi teknologi yang berkembang cukup pesat pada berbagai aspek mulai dari kebijakan publik hingga ekonomi juga turut mendukung Bank Indonesia dalam melakukan inovasi, salah satunya mengenai sistem pembayaran. Bank Indonesia pada Agustus 2019 telah meluncurkan QRIS (QR Code Indonesia Standard). QRIS sendiri merupakan sebuah kemudahan dalam bertransaksi dengan memindai barcode pada merchant terdaftar untuk melakukan pembayaran secara mudah dan cepat. Sejalan dengan visi sistem pembayaran Indonesia 2025, dimana salah satu poinnya adalah mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital yang mampu mendukung masyarakat non-tunai (cashless society).

Teknologi QRIS ini hadir dengan mengedepankan aspek efisiensi dan kepraktisan dalam bertransaksi tanpa uang tunai. Semua inovasi yang dilakukan hadir untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan aman dan mudah serta mengurangi resiko kerugian akibat biaya administrasi, pencurian maupun penularan virus Covid-19 karena semua transaksi dilakukan dengan online serta pembayaran dilakukan dengan hanya melakukan scan barcode pada merchant-merchant terpilih sehingga menghindari kontak fisik. Berbagai inovasi yang telah dilakukan memberikan sebuah peluang dalam mengimplementasikan masyarakat 5.0 guna mendukung revolusi industri 4.0.

Tantangan yang dihadapi

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, hampir semua sektor mengalami kelesuan terutama sektor industri mikro, kecil dan menengah seperti akomodasi, penyediaan makan minum dan jasa pariwisata. Banyaknya usaha yang tutup dan mengurangi pegawai sebagai imbas dari kelesuan ekonomi turut berdampak besar terhadap tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Namun, dibalik hal itu semua, kondisi ini banyak menjadi momentum UMKM untuk naik kelas dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk, jasa pengantaran barang/jasa, hingga akses perluasan pasar kepada generasi muda atau biasa disebut millennial. Hal ini didasari oleh semakin cepatnya proses transformasi teknologi yang berkembang saat ini.

Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang pulau Sumatera menjadi sebuah daerah yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang luar biasa. Dengan ditopang oleh industri jasa dan pariwisata, Provinsi Lampung terus berusaha melebarkan akses jaringan informasi dan teknologi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Lampung.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam era digitalisasi cukup besar. Tantangan pertama adalah masih cukup banyak daerah yang belum terjangkau sinyal (blind-spot) sehingga akses jaringan belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan infrastruktur yang belum memadai, sulitnya akses untuk pembangunan serta populasi yang masih sedikit di daerah tersebut sehingga valuasi ekonomi rendah.

Tantangan berikutnya  adalah kecepatan atau bandwidth internet rata-rata di Indonesia masih rendah. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand, kecepatan internet di Indonesia rata-rata hanya sebesar 17,26 Mbps, bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 33,9 Mbps dan Thailand sebesar 47,35 Mbps (Ookla Speedtest Global Index, 2018).

Tantangan lain adalah literasi digital masyarakat yang cenderung masih rendah sehingga pemanfaatan teknologi masih sebatas sosial media maupun hiburan saja.. Masyarakat perlu diedukasi tentang bpengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan peralatan digital (terutama smartphone), untuk membantu mereka menganalisa pasar, memasarkan  hasil produksi serta memanfaatkan data seabagai rencana mengembangkan bisnisnya.

Pemerintah harus hadir dalam mengatasi permasalahan diatas agar pengoptimalan ekonomi digital dapat optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Peran serta pemerintah ini juga dapat diwujudkan dengan inovasi-inovasi terbaru yang berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.  Masih banyak transaksi-transaksi di masyarakat di Provinsi Lampung yang seharusnya sudah berdasarkan platform digital, seperti transakasi parkir, pengisian bahan bakar  minyak di SPBU, juga pembayaran pajak kendaraan bermotor.  Juga perlu disiapkan sarana dan prasarana sistem pembayaran digital di pasar-pasar tradisional. Inovasi ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik dalam efisiensi transaksi di masyarakat.

Terbit pada Harian Lampung Post, Kamis 8 April 2021

EBNEWS Presiden Jokowi, di beberapa kesempatan seperti pada bulan Februari yang lalu di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-AS (ASEAN-US Summit) di California, USA dan di pertemuan dengan Presiden Obama bulan Oktober di Gedung Putih, Washington, menegaskan bahwa ekonomi digital akan dikembangkan di Indonesia. Teknologi digital akan menjadi prioritas program Indonesia. Walaupun terlambat dibandingkan Tiongkok yang sudah meluncurkan rencana lima tahun e-commerce di tahun 2011. Pemerintah Indonesia akhirnya meluncurkan juga e-commerce roadmap di tahun 2016. Peta jalan ini dimaksudkan untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. E-commerce memang merupakan salah satu kegiatan ekonomi digital yang penting.

Istilah ekonomi digital (digital economy) dikenalkan oleh Don Tapscott di tahun 1995 lewat bukunya berjudul The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital disebut juga dengan sebutan internet economy, web economy, digital-based economy, new economy knowledge, atau new economy.

Era digital economy atau era new economy muncul sewaktu organisasi mulai mengawinkan produktivitas TI dari sumber daya aktiva dengan knowledge dari sumber daya manusia untuk menjangkau transaksi global lintas batas dalam bentuk connected economy. Di new economy, organisasi memanfaatkan TI sebagai enabler dan strategic weapon. Di era ini pertanyaannya tidak lagi what is your business tetapi lebih ke how is your digital business model.

Menurut Don Tapscott, ekonomi digital mempunyai 12 atribut. (1) Knowledge. Di ekonomi digital, power of the knowledge diterjemahkan menjadi inovasi-inovasi unggul lewat kesempatan-kesempatan terbaru untuk menciptakan keunggulan kompetitif. (2) Digitization. Transaksi bisnis menggunakan digital technology dan digital information. Pelanggan-pelanggan sebagai digital customers menggunakan digital devices untuk melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan penjual barang dan jasa sebagai digital enterprises. (3) Virtualization. Di ekonomi digital dimungkinkan untuk merubah barang fisik menjadi barang virtual. Modal intelektual dikonversikan menjadi modal digital. (4) Molecularization. Di ekonomi digital, heavy organization di organisasi tradisional berubah menjadi light organization yang fleksibel, M-form organization (organisasi multidivisional) bergeser menjadi E-form organization atau ecosystem form organization yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. (5) Internetworking. Menggunakan jaringan internet untuk membangun interkoneksi membentuk jaringan ekonomi. (6) Disintermediation. Tidak diperlukan lagi perantara, transaksi dapat dilakukan langsung peer-to-peer. (7) Convergence. Konvergensi komputasi, komunikasi, dan konten bersama-sama membentuk multimedia interaktif yang menjadi platform yang penting. (8) Innovation. Imaginasi dan kreativitas manusia merupakan sumber-sumber nilai utama membentuk innovation economy. (9) Prosumption. Di ekonomi lama aspek kunci adalah mass production, sedang di ekonomi digital adalah mass customization. Perbedaan antara produser dan kustomer menjadi kabur, setiap kustomer di information highway dapat juga menjadi produser. (10) Immediacy. Perbedaan waktu saat memesan barang dengan saat diproduksi dan dikirim menyusut secara drastis disebabkan kecepatan proses digital technology. (11) Globalization. Menurut Peter Drucker "knowledge knows no boundaries." Tidak ada batas untuk transaksi global. (12) Discordance. Akan muncul jurang pemisah antara yang memahami teknologi dengan yang tidak memahami teknologi. Supaya survive, semua pemain di ekonomi digital harus technologically literate yaitu mampu mengikuti technological shifts menuju interaksi dan integrasi dalam bentuk internetworked economy.

Di ekonomi digital, digital disruption memicu terjadinya digital business model. Istilah digital disruption menunjukkan terjadinya model bisnis baru ketika teknologi digital memengaruhi perubahan nilai dari transaksi bisnis. Digital disruption misalnya dialami oleh GO-JEK dengan mengubah nilai dan cara berbisnis ojek tradisional lewat interkoneksi jaringan internet. Pengemudi ojek dapat berkerja dengan lebih produktif karena dapat memperoleh order pelanggan yang paling dekat dengan lokasinya. Dengan jumlah order yang meningkat, pengemudi dapat meningkatkan bahkan mendobelkan pendapatannya. Di sisi lain, pelanggan dapat memesan ojek dengan lebih cepat karena dihubungkan dengan armada ojek yang besar yang sebagian berada di sekitar lokasinya. Akibatnya, pelanggan dapat mengurangi searching costs yang ditanggungnya. Bagi perusahaan, transaction costs dapat berkurang secara signifikan karena beroperasi dengan sepeda motor yang tidak dimilikinya sehingga menghilangkan biaya investasi, biaya perawatan sepeda motor, biaya gudang dan lainnya. Akhirnya perusahaan dapat menciptakan switching costs untuk memenangkan persaingan. Sekarang, GO-JEK telah bermitra dengan 200,000 pengemudi di 10 kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makasar, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, dan Balikpapan.

Beberapa digital business models muncul di ekonomi digital. Open markets merupakan transaksi digital terbuka untuk semua orang secara langsung dalam bentuk peer-to-peer. Pendapatan diperoleh dari upah yang diterima. Contohnya adalah e-auction seperti eBay. Aggregations merupakan perusahaan e-tailer yang mengumpulkan beberapa produser dan menawarkan produknya kepada pelanggan. Pendapatan yang diperoleh berasal dari iklan dan penjualan. Contohnya adalah toko online Lazada, Zalora, dan Bhineka. Portal menawarkan jasa dan pencarian konten, berita, e-mail, chat dan lainnya. Pendapatan diperoleh dari iklan dan biaya langganan. Contohnya adalah Yahoo.com, Google.com. Content provider merupakan penyedia informasi seperti surat kabar dan majalah. Pendapatan diperoleh dari iklan dan biaya langganan. Contohnya adalah Detik.com dan Viva.co.id. Broker elektronik merupakan perantara elektronik untuk melakukan transaksi. Pendapatan diperoleh dari iklan dan upah transaksi. Contohnya adalah Agoda.com dan Etrading.com. Service provider merupakan penjual jasa bukan barang lewat online. Pendapatan diperoleh dari penjualan jasanya. Contohnya adalah Lawinfo.com dan Xdrive.com. Community provider merupakan laman yang menyediakan tempat bagi kelompok tertentu, misalnya penghobi atau profesi tertentu, untuk bertemu. Pendapatan diperoleh dari iklan dan biaya keanggotaan.

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk masuk ke new economy ini. Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia sekitar 40% setiap tahunnya dan merupakan satu dari yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2013, transaksi e-commerce di Indonesia hanya berkisar USD 8 milyar, meningkat menjadi USD 12 miliar di tahun 2014, dan sekitar USD 20 miliar di tahun 2015. Angka ini diperkirakan akan mencapai nilai USD 25 milyar di akhir tahun 2016, dan USD 130 miliar pada tahun 2020. E-commerce merupakan pilar utama ekonomi digital.

Indonesia adalah digital heaven bagi penyedia jasa internet. Menurut APJII (Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia), pengguna internet tahun 2015 adalah sebesar 130 juta pengguna yang meningkat menjadi 32 juta pengguna (30%) dari tahun sebelumnya yang sebesar 107 juta pengguna. Ini adalah angka yang fantastik. Tahun 2015 diperkirakan ada sebanyak 50 juta pengguna smartphone yang meningkat menjadi 70 juta saat ini dan diyakini akan mencapai lebih dari 100 juta di tahun 2020. Dengan akun sebanyak 76 juta di awal tahun 2016, Indonesia merupakan pengguna Facebook keempat terbanyak di dunia.

Hanya sekitar 9 juta orang belanja online tahun 2015. Menurut Euromonitor, total nilai perdagangan online di Indonesia hanya 0,7% dari semua nilai penjualan ritel. Bandingkan dengan Tiongkok (10,8%). Amerika Serikat (8,3%). Singapura (3,4%) dan Malaysia (0,9%). Rasio perdagangan online yang masih rendah ini, dibarengi dengan peningkatan pengguna internet dan pembeli online yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, memberikan kesempatan pertumbuhan ekonomi digital di masa depan.

Potensi ekonomi digital juga didukung dengan bonus demografi generasi internet (net generation) atau N-gen. Generasi ini terdiri dari anak-anak muda berusia 15 sampai dengan 39 tahun. N-gen merupakan pengguna internet sekaligus potensi pelaku ekonomi digital dengan populasi sebanyak 110 juta orang (45% dari total populasi sebayak 250 juta penduduk). Ada sebanyak 70 juta penduduk yang masih berumur di bawah 15 tahun. Lima belas tahun kedepan mereka maksimum masih berumur 30 tahun dan jika mereka masih berbelanja online sampai umur 39 tahun, maka akan menjadi potensi N-gen besar sampai 24 tahun (15 tahun + (39 tahun – 30 tahun)) ke depan. Potensi lainnya adalah besarnya kelas menengah yang merupakan kandidat konsumen e-commerce. Menurut Boston Consulting Group (BCG), kelas menengah di Indonesia di tahun 2013 berjumlah 74 juta orang dan akan bertumbuh terus dari tahun ke tahun.

Peluang yang besar dari ekonomi digital ini sudah ditangkap dengan baik oleh penyedia-penyedia e-commerce raksasa di Indonesia seperti Kaskus, Bhinneka, Tokopedia, Zalora, Berniaga, OLX, Bukalapak, Elevenia, MatahariMall, Zalora, Blibli, Berrybenka, Bilna, Saqina, Lazada, Ralali dan lainnya. Perusahaan modal ventura juga mulai banyak menawarkan startup untuk membangun bisnis online ini. Bahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah memastikan mengijinkan pemodal asing untuk dapat memiliki 100 persen saham perusahaan e-commerce dengan syarat pemitraan dengan perusahaan lokal.

Selain potensi ekonomi digital yang besar, beberapa kendala masih dihadapi. Akses internet masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Masih terjadi digital divide antar pulau di Indonesia. Pembeli online terbanyak masih berasal dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Kendala lainnya adalah assymetric information antara penjual dan pembeli. Di internet kita tidak tahu who is the dog? Penjual sering menyembunyikan informasi penting produk yang dijualnya dan kadang kala mengirim produk yang mengecewakan. Pembeli online juga memasalahkan keamanan pembayaran dengan kartu kredit.

Ketinggalan di pengembangan ekonomi digital juga ditunjukkan oleh peringkat Indonesia untuk pengembangan dan kesiapan information and communication technology (ICT) yang belum tinggi. Di Asia, peringkat Indonesia masih di bawah negara tentangganya yaitu Thailand dan Malaysia dan masih ketinggalan jauh dari Korea Selatan dan Singapura. ICT Development Index (IDI) oleh International Technological Unit (ITU) merangking perkembangan ICT Indonesia di posisi 108 dari 167 negara untuk tahun 2015. Peringkat ini diperoleh dari gabungan hasil kemampuan mengakses ICT yang ditunjukkan oleh Access index di peringkat 102, banyaknya pemanfaatannya yang ditunjukkan oleh Use index di peringkat 114, dan keahlian di bidang ICT dengan Skill index di peringkat 96.

Sedang menurut World Economic Forum (WEF) dengan Networked Readiness Index (NRI) memposisikan kesiapan jaringan digital Indonesia di peringkat 79 dari 143 negara dengan skor 3,9 dari total skor 7 untuk tahun 2015. NRI dibentuk dari empat indeks bagian, yaitu Environment subindex, Readiness subindex, Usage subindex, dan Impact subindex. Environment subindex berupa lingkungan regulasi dan inovasi bisnis dengan Indonesia berada di peringkat 5,4 dengan skor 4.2. Readiness subindex berada di peringkat 96 dengan skor 4,2 (dipecah lagi menjadi infrastruktur subindex di peringkat 98 dengan skor 3,0, affordability subindex di peringkat 99 dengan skor 4,3, dan skills subindex di peringkat 63 skor 5,2). Usage subindex berada di peringkat 77 dengan skor 3,7 (dipecah lagi menjadi Individual Usage subindex di peringkat 97 dengan skor 3,0, Business Usage subindex di peringkat 35 dengan skor 4,1, dan Goverment Usage subindex di peringkat 63 dengan skor 4,1). Impact subindex di peringkat 74 dengan skor 3,6 (dipecah lagi menjadi Economy Impact subindex di peringkat 78 dengan skor 3,1 dan Social Impact subindex di peringkat 72 dengan skor 4,1).

Dari skor ICT Development Index (IDI) dan Networked Readiness Index (NRI) diketahui bahwa skill orang Indonesia dalam memanfaatkan ICT ternyata cukup baik. Beberapa komponen masih berperingkat dan bernilai rendah. Komponen-komponen indeks yang bernilai rendah ini, yaitu infrastruktur, access, use, individual usage, dan economy impact perlu dibangun lebih baik lagi untuk meningkatkan ekonomi digital lebih lanjut. Infrastruktur perlu dibangun merata di seluruh daerah di Indonesia mendukung penetrasi internet untuk meningkatkan access dan use terutama untuk individual usage, sehingga dapat meningkatkan economy impact lebih tinggi.

Presiden Jokowi benar. Ekonomi digital bukan pilihan. Ekonomi digital baru dimulai.

---

Artikel Dosen: Menyambut Ekonomi Digital
Dimuat pada majalah EBNEWS Edisi 23 Tahun 2016