Jelaskan secara singkat kronologi perumusan Pancasila sebagai dasar negara

Table of Contents

Perumusan dan usulan dasar negara
Sejarah Perumusan Pancasila
Video yang berhubungan

KONTAN.CO.ID - Lahirnya dasar negara Indonesia, Pancasila melalui proses perumusan yang cukup panjang dan banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Mengutip dari e-Modul PPKN Kelas 7 Kemendikbud Ristek, badan ini beranggotakan 64 anggota yang terdiri atas tokoh dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dan dua wakil ketua R.P. Soeroso dan Ichibangase Yosio dari Jepang. BPUPKI telah menyelenggarakan dua kali sidang resmi dan satu sidang tidak resmi. Sidang pertama diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI untuk membahas dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan rancangan undang-undang dasar. Sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Baca Juga: Bunyi Sila-Sila dalam Pancasila, Lambang, dan Makna di Baliknya

Perumusan dan usulan dasar negara

Perumusan dasar negara dimulai pada sidang pertama BPUPKI yaitu pada 29 Mei-1 Juni 1945. Bersumber dari situs cimahikota.go.id, dalam sidang tersebut tiga tokoh bangsa Indonesia yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, mengusulkan poin-poin dasar negara. Mohammad Yamin menyampaikan poin-poin dasar negara Indonesia pada pidato tidak tertulis pada 29 Mei 1945. Poin tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain poin tidak tertulis, Mohammad Yamin juga mengusulkan rancangan 5 dasar negara yang merupakan gagasan tertulis rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kebangsaan Persatuan Indonesia
Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Seopomo juga mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada sidang 31 Mei 1945, yakni:

Paham Persatuan
Perhubungan Negara dan Agama
Sistem Badan Permusyawaratan
Sosialisasi Negara
Hubungan antar Bangsa yang Bersifat Asia Timur Raya

Baca Juga: Buat Lulusan SMA/MA, Ini Syarat dan Cara Pendaftaran Calon Taruna Akmil 2022 Pada hari terakhir sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan dinamakan Pancasila:

Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau Perikemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhanan yang Berkebudayaan

Seluruh usulan dari ketiga tokoh bangsa Indonesia tersebut kemudian ditampung dan dibahas dan dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang dibentuk BPUPKI.

Perumusan Pancasila, sumber foto: Freepik

Sejarah perumusan Pancasila yang merupakan dasar negara dari bangsa Indonesia memang sudah selayaknya diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, kata Panca yang mempunyai arti Lima dan Sila yang berarti Dasar.

Secara harfiah Pancasila adalah lima dasar. Sebagai dasar negara Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dan diterapkan dari dan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara Indonesia.

Sejarah Perumusan Pancasila

Dikutip dari buku Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara, Ronto (2012:3), sejarah perumusan Pancasila dimulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, BPUPKI beranggotakan 64 orang.

Dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia dan ada tiga tokoh nasional yang menyampaikan gagasannya yaitu: Mr. Mohammad Yamin, Prof. DR. Soepomo, dan Ir.Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila, dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPPUPKI. Tanggal 1 Juni ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.

BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Sembilan orang dalam kepanitiaan tersebut bersidang pada tanggal 2 Juni – 9 Juni 1945. Dalam sidang reses pun terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan syariat Islam.

Akhirnya rumusan dasar negara Indonesia disepakati, yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut isinya:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sumber foto: Unsplash.com

Dalam sidang kedua pada tanggal 10 Juli – 16 Juli BPUPKI membahas tentang rancangan hukum dasar terdiri atas pembukaan (preambule) dan batang tubuh (pasal-pasal) UUD berdasarkan hasil dari panitia Sembilan.

Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang di lakukan BPUPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu di dasarkan pada laporan utusan Kaigun (Angkatan Laut Jepang) kepada Drs. Mohammad Hatta bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila.

Masalah keberatan tersebut dibicarakan oleh oleh Drs. Mohammad Hatta dengan 4 orang anggota PPKI, yaitu K.H Wahid Hasjim, Ki Basgus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Dari pembicaraan tersebut disepakati untuk mengubah rumusan dasar negara tersebut sehingga menjadi:

Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebjaksanan dalam permusyawaratan perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sampai saat ini rumusan dasar tersebut dikenal sebagai Pancasila yang biasa kita baca dan dengarkan. Demikian, pembahasan sejarah perumusan Pancasila secara singkat untuk bisa dipahami bersama.